FASTLEGAL MEMBANTU BISNISMU LEBIH AKSELERATIF

Belakangan ini media sosial diramaikan dengan kemunculan Hair Croissant atau yang juga dikenal sebagai Croissant Pattaya. Makanan yang berasal dari Thailand ini menjadi viral bukan karena cita rasanya, melainkan karena tampilannya yang unik sekaligus kontroversial. Croissant tersebut diberi topping berupa serat-serat gula berwarna hitam yang dibuat menyerupai helaian rambut. Namun, bentuk akhirnya dinilai menyerupai rambut pada area intim tubuh manusia sehingga memunculkan berbagai komentar di masyarakat.

Di Indonesia, viralnya Hair Croissant tidak hanya menjadi perbincangan di media sosial, tetapi juga memunculkan pertanyaan penting dara para pelaku usaha makanan dan minuman. Banyak yang bertanya, apakah makanan dengan bentuk seperti Hair Croissant dapat memperoleh Sertifikat Halal?

Jawabannya adalah tidak dapat disertifikasi halal apabila diajukan di Indonesia, meskipun bahan bakunya belum tentu mengandung unsur haram. Hal ini karena sistem sertifikasi halal di Indonesia tidak hanya menilai komposisi bahan, tetapi juga mempertimbangkan nama produk, bentuk produk, kemasan, cara penyajian, hingga kesan yang ditimbulkan oleh produk tersebut.

Kasus Hair Croissant menjadi contoh nyata bahwa inovasi dalam industri kuliner tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, etika, dan regulasi halal yang berlaku di Indonesia.

Banyak pelaku UMKM yang menganggap pemilihan skala usaha saat mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) di sistem OSS (Online Single Submission) hanyalah formalitas. Padahal, skala usaha yang dipilih akan menjadi dasar dalam berbagai aspek administrasi usaha, mulai dari tingkat risiko kegiatan usaha, persyaratan perizinan, program pembinaan pemerintah, hingga kewajiban perpajakan.

Masih banyak pelaku usaha yang memilih skala usaha secara asal, bahkan sengaja memilih skala mikro agar dianggap lebih mudah dalam proses perizinan. Padahal, apabila data yang diinput tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, hal tersebut dapat menimbulkan berbagai konsekuensi administratif maupun perpajakan di kemudian hari.

Melalui artikel ini, Anda akan memahami bagaimana cara menentukan skala usaha yang benar, dasar hukumnya, serta dampak apabila salah memilih skala usaha di OSS.